Sistem Jaminan Sosial Nasional

November 11th, 2010
 | 

Cover Buku

Sudah beberapa waktu belakangan ini UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bergulir. Dan dulu, selama saya mengikuti perkembangan penyusunan dan pembentukan draft RUU SJSN, semenjak Tim SJSN dipimpin oleh Ibu DR. Yaumil Agus Akhir (sebagai Ketua Tim) dan Pak Martiono Hadianto (sebagai Wakil Ketua Tim), melalui serangkaian rapat dan diskusi banyak hal yang menarik dan perlu menjadi perhatian bersama. Bahwa ternyata tidak semua para pengambil kebijakan, pakar, dan bahkan Tim SJSN sendiri serta masyarakat pada umumnya, memahami benar apa itu Sistem Jaminan Sosial Nasional. Terlebih, juga tidak banyak dijumpai literatir di toko buku maupun perpustakaan yang secara khusus memaparkan Jaminan Sosial Nasional yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Informasi yang banyak dijumpai masih sebatas buku-buku dan tulisan seputar Asuransi dan Dana Pensiun.

Beberapa persoalan yang mengamukan dalam serangkaian rapat dan diskusi, baik di antara anggota Tim SJSN maupun pertemuan dengan komisi VII DPR-RI ketika itu, antara lain adanya pemahaman dari sementara peserta rapat dan diskusi yang keliru, bahwa:

  1. Jaminan Sosial itu melingkupi Sistem Dana Pensiun dan Sistem Asuransi sehingga dengan keluarnya UU Jaminan Sosial maka UU Dana Pensiun dan Asuransi harus dicabut.
  2. PT Taspen, PT Asabri, PT Askes dan PT Jamsostek yang sudah ada itu harus dimerger (dilebur).
  3. Dana yang dikelola PT Taspen, PT Asabri, PT Askes, dan PT Jamsostek harus digunakan juga untuk menolong kemiskinan.
  4. Ada pengertian bahwa dana yang dikelola oleh PT Taspen, PT Asabri, dan PT Askes berasal dari Pemberi Kerja atau Pemerintah yang berarti dari APBN sehingga Pemerintah bisa sesuka hari menggunakan dana itu untuk apa saja.
  5. Pemerintah bukan pemberi kerja bagi PT Taskpen, PT Asabri, dan PT Askes sehingga Pemerintah tidak perlu mengiur.

Itulah sebagian persoalan mendasar yang muncul dalam rapat dan diskusi akibat tiadanya literatur yang tersedia di Indonesia. Syukur alhamdulillah, Tim Taspen dan khususnya saya (penulis), pernah beberapa kali melakukan studi bandung ke Malaysia, Filipina dan Thailand serta menghadiri berbagai pertemuan dan diskusi mengenai Jaminan Sosial (Social Security) dan Pension (Pensiun) di Inggris, Korea Selatan, Vietnam, China dan Rusia. Tentulah hal ini menjadi modal yang bermanfaat dalam memahami hakikat dan makna Jaminan Sosial, yang mengiringi dinamika Tim SJSN. Syukur alhamdulillah pula atas karunia dan bimbingan Allah SWT pada akhirnya penulis sampai pada pemahaman bahwa Sistem Jaminan Sosial itu sebenarnya merupakan sub-sistem dari Kesejahteraan Purna Tugas yang merupakan bagian dari Sistem Kesejahteraan Nasional. Dalam menata Sistem Kesejahteraan Purna Tugas sebenarnya yang harus ditata terlebih dahulu adalah Jaminan Sosial yang sifatnya basic (dasar) dan mempunyai ruang linkup nasional, dan diikuti Jaminan Sosial untuk profesi dan yang spesifik baru kemudian Dana Pensiun dan seterusnya Asuransi.

Namun, di Indonesia ini memang serba terbalik. Yang selama ini ditata terlebih dahulu adalah Asuransi, THT (Tunjangan Hari Tua), Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Karyawan Perusahaan, baru kemudian Jaminan Sosial Nasional. Indonesia suka kebalik-balik, termasuk berkenaan dengan pemahaman para pengambil kebijakan. Yang sunnah didahulukan tapi yang wajib justru dikerjakan belakangan. Ini yang namanya terbalik-balik dan tidak benar, sehingga jika keliru ya direvisi saja.

Adapun sikap penulis dan Tim Taspen ketika itu yang banyak membuat koreksi dan catatan sebagai masukan buat Tim SJSN dan perumusan draft RUU SJSN, sama sekali didasarkan pada niat baik bahwa kebenaran apa pun juga harus disampaikan meskipun itu pahit. Selain itu, sudah menjadi kebiasaan penulis dan Tim Taspen untuk menerima setiap tugas dan amanah dan mengerjakan setiap pekerjaan atau tugas itu sengan sebaik mungkin. Bagi penulis dan Tim Taspen selalu berprinsip “Why not be the best” sehingga tugas dan kerja apapun tidak pernah dilakukan asal-asalan. Apalagi berkenaan dengan Jaminan Sosial Nasional, yang sangat terkait secara prinsipil dengan kebijakan negara. Terutama penulis, senantiasa berpegang pada falsafah “right or wrong my country”. Perbedaan pendapat yang sering timbul dalam Tim SJSN seolah-olah terkesan bahwa penulis atau Tim Taspen dianggap sebagai “oposan” oleh pimpinan dan sekretariat Tim SJSN. Astagfirullah, sungguh niat kami menegakkan “yang benar itu benar dan yang salah itu ya salah”. Bukan sebaliknya yang salah dianggap benar dan ini demi kebaikan dan kemaslahatan bangsa dan negara ini.

Terlebih-lebih penulis telah berjanji untuk memberikan kontribusi yang maksimal guna menghasilkan RUU SJSN yang terbaik kepada Kepala Negara, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara, sebagaimana harapan yang disampaikan oleh beliau-beliau dalam sebuah pertemuan pada tanggal 10 November 2003. Terlebih lagi, bagi Kepala Negara, SJSN yang dimaksud merupakan amanat dari MPR. Karena itu, semoga dengan tulisan ini pendapat yang keliru yang menganggap kami sebagai “oposan” tadi bisa diluruskan. Apalagi, penulis selaku Ketua Asosiasi Asuransi Sosial dan Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI, ketika itu) harus menyatakan “yang benar itu benar adanya, dan yang salah semestinya juga salah.” Demikian juga yang terkait dengan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), yang benar itu yang mana.

Pages: 1 2 3

 | 
Tags:

Site last updated September 7, 2012 @ 10:54 am;
This content last updated March 3, 2011 @ 12:38 pm

About the Author

Ketua Umum KJI, Ketua Umum KJHI, Penasehat ISEI JAYA, Ketua Komisi Pengawas BAZNAS, Mantan Dirut TASPEN, Mantan Ketua AAJSI, Mantan Sesmeneg BUMN (saksi hidup UU No. 40 Tahun 2004 bersama Bapak Surya Tjandra, Bapak Tjarda Mochtar dan Bapak Djamal Doa, Bapak Tabri, Ibu Orie Andari, Bapak Djunaedi, Bapak Toni Suharto, dll.)

Related Posts

Leave a Reply

Visitor

TrackbackTrackback from your site.

RSSComments follow via RSS.